Lombok Tengah
Video yang beredar di akun Instagram @senjajaya pada Sabtu (4/7) memperlihatkan kondisi dua korban selamat yang memprihatinkan, dengan luka bakar yang mengenaskan. Menurut pengakuan salah satu korban, berinisial SAH, mereka disiram bensin lalu dibakar di sebuah ruangan kosong yang pintunya sengaja dikunci dari luar. “Kami teriak minta tolong, tapi tidak ada yang datang,” katanya.
Kejadian ini terjadi pada November 2025 lalu. Namun, alih-alih segera diusut, kasus ini justru disebut “diredam” oleh pihak pondok pesantren. Keluarga korban mengungkapkan adanya intimidasi dan tawaran uang damai sebesar Rp5 juta. Bahkan, salah satu korban dipindahkan ke pesantren lain, sementara biaya pengobatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak pondok justru ditanggung keluarga.
“Anak saya meninggal, tapi tidak ada pertanggungjawaban. Mereka malah mengancam kami,” ujar salah seorang orang tua korban.
Yang semakin menguatkan dugaan adanya upaya pembungkaman adalah informasi yang menyebutkan bahwa pihak pondok pesantren memiliki “gandengan” dengan sejumlah pejabat daerah, termasuk anggota DPRD dan bupati setempat. Hal ini membuat kasus ini sempat tenggelam selama berbulan-bulan sebelum akhirnya keluarga korban melapor ke Polres Lombok Tengah.
Kasi Humas Polres Lombok Tengah, Iptu Lalu Brata Kusnaedi, membenarkan adanya laporan tersebut. “Kami sedang mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi,” katanya. Namun, hingga kini belum ada penetapan tersangka, meski peristiwa pembakaran ini tergolong kejahatan berat.
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar: apakah ini sekadar aksi kekerasan antarsantri, atau ada masalah sistemik di lingkungan pesantren yang selama ini luput dari pengawasan? Praktik bullying, penganiayaan senior terhadap junior, hingga dugaan impunitas karena kedekatan dengan kekuasaan lokal menjadi sorotan banyak pihak.
Aktivis hak asasi manusia dan organisasi perlindungan anak menuntut agar kasus ini diusut secara transparan, termasuk membongkar kemungkinan keterlibatan atau pembiaran oleh pihak pondok pesantren. “Ini bukan hanya soal tiga anak. Ini tentang budaya kekerasan yang dibiarkan di institusi pendidikan agama,” tegas salah seorang aktivis.
Polisi menyatakan akan bekerja secara profesional. Namun, publik menunggu apakah penegakan hukum kali ini mampu menembus “tembok” kekuasaan lokal yang selama ini diduga melindungi pelaku.